PENGUATAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DALAM SISTEM PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH) DI INDONESIA

Artikel Ilmiah UPS FH UNNES (TMCC 2016 Piala Ketua Mahkamah Konstitusi) Oleh Desy Wulandari

Advertisements

Masuk Ranah Baru Dalam Dunia Moot Court

12237598_129615860734795_1186850203_n

Foto Tim Delegasi Fakultas Hukum UNNES dalam TMCC UNTAR 2015 yang meraih penghargaan Berkas Terbaik dan Pemohon Terbaik

Pada tahun 2015 ini, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, mulai dari mengikuti National Moot Court Competition di Universitas Islam Indonesia yaitu Piala Abdul Kahar Mudzakkir VI, Piala A.G. Pringgodigdo V Universitas Airlangga, Serta telah sukses dalam Menyelenggarakan Kegiatan National Moot Court Competition Piala Konservasi yang ke 2 (dua). Selain Sebagai Penyelenggara serta ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut diatas, ternyata Unit Peradilan Semu juga telah menjajaki dunia baru dalam kompetisi Peradilan Semu, yakni selain kita mengikuti MCC dengan kasus Pidana dan Perdata seperti MCC pada umumnya yang diselenggarakan Universitas-univesitas yang ada di Indonesia, kini Unit Peradilan Semu FH UNNES mencoba masuk ke ranah Hukum Perdata Khusus yakni Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dengan sistem Semi Debat, dengan nama Business Law Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan Karawaci. Selain itu juga, Unit Peradilan Semu FH UNNES Menjajaki ranah hukum Tata Negara yakni lebih Khusus membahas tentang Konstitusi dengan sengketa yakni Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, dalam Kompetisi Peradilan Semu Piala Ketua Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanagara. maka dari itu, seperti yang dikatakan oleh M. Husen Alfarisy, Ketua Unit Peradilan Semu FH UNNES Periode 2015 bahwa tahun ini ialah tahun yang lengkap, yang mana kita telah mengikuti NMCC dengan kasus yang berbeda-beda, AKM VI dengan Pidana, A.G. Pringgodigdo V dengan Perdata Khusus, BLC dengan Arbitrase, dan TMCC dengan Konstitusinya, tentu banyak ilmu baru yang kita dapat disitu.

Ternyata tidak main-main, sekali kita belajar untuk menapaki ke dalam dunia Hukum Tata Negara dalam hal ini Konstitusi, kita berhasil memperoleh pencapaian yang bisa dikatakan baik, karena dalam kompetisi peradilan semu Piala Ketua Mahkamah Konstitusi ini, kami baru pertama kali belajar dan beradaptasi dengan sistem yang baru, namun niat dan tekad kami tersebut terbayar dengan dua buah Penghargaan yakni Berkas Terbaik serta Pemohon Terbaik yang kita raih. dan Kami yakin bahwa dalam kompetisi Selanjutnya, kami sudah mempunyai bekal untuk belajar dari pengalaman dan kami siap untuk menjadi pemenang di kompetisi-kompetisi yang akan datang.

Ad Astra Per Aspera. Terima kasih.

Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), Sebuah Paradoks Produk Hukum dan Politik

Pergantian pemerintah dalam suatu kehidupan pemerintahan adalah hal biasa. Terlebih pada Negara yang menganut sistem demokrasi, tentu hal itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi hal itu akan menjadi salah jika pergantian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional. Dalam sejarah bangsa Indonesia, pergantian pemerintah –dalam hal ini Presiden- telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali. Tetapi pergantian pemerintah yang paling controversial adalah saat pergantian pemerintahan orde lama ke orde baru, yang diawali oleh peristiwa keji yang dilakukan oleh oknum dan simpatisan PKI yang lebih kita kenal dengan sebutan G/30/S/PKI, yang berujung pada keluarnya besickhing dari Presiden Sukarno kepada Letjend TNI Suharto, yang disebut Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar). Supersemar pun sekarang tetap menjadi misteri karena tidak dapat dipastikan keaslian nya oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Beschikking yang Menjadi Regelling ?

Menurut Prof. Muchsan Beschikking adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) merupakan instruksi dari seorang Pimpinan tertinggi Negara kepada bawahannya yang bernama Suharto untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengamankan situasi Negara, serta melaporkan hasilnya ke Presiden Sukarno. Jadi Supersemar bukan pelimpahan kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Letjend TNI Soeharto.

Kedua, berdasarkan sumber-sumber kewenangan, supersemar merupakan beschikking yang bersifat mandat. Artinya pejabat yang memperoleh wewenang melalui mandate bertanggung jawab kepada pemberi mandat. Dalam hal ini Letjend Suharto bertanggung jawab kepada Presiden Sukarno, dan selanjutnya Presiden lah yang mempertanggungjawabkan perbuatan mandataris nya itu ke MPRS.

Ketiga, dijadikannya pemegang supersemar sebagai pemegang jabatan presiden apabila presiden berhalangan. Dalam disertasinya, Prof. Dr. Suwoto Mulyosudarmo menyatakan ada beberapa tahap dalam kudeta merangkak untuk menjatuhkan sukarno diantaranya adalah TAP MPRS No. XV/MPRS/1966. Tanggal 5 Juli 1966 dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang berisi antara lain: a) Penetapan tidak perlunya jabatan Wakil Presiden, b) Apabil Presiden berhalangan, Pemegang SP 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden. Ketetapan MPRS ini jelas melanggar UUD 1945 karena di dalam UUD 1945 ditetapkan jabatan wakil presiden. Kedua, apabila presiden berhalangan, maka wakil presiden yang menggantikannya, bukan pemegang SP 11 Maret. Lagi-lagi pasal ini melanggar UUD 1945.

           Keempat, Perbedaan Substansi dalam Supersemar dan TAP MPRS “nya”. Didalam TAP/MPRS/IX/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Pangti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia /Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang pada intinya mempercayakan kepada Letjend TNI Suharto untuk melakukan usaha-usaha yang dianggap perlu untuk mewujudkan keamanan di tengah masyarakat, tetapi tanpa embel-embel kalimat mempertanggung jawabkannya kepada Presiden. Padahal seperti yang diketahui bersama bahwa Supersemar mengharuskan Letjend TNI Suharto mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Presiden Sukarno.[1]

Kesimpulan

Mengupas Supersemar berarti juga mengupas kembali sejarah bangsa kita, baik dari segi yuridis, politis, ataupun historis. Supersemar sebagai produk hukum dapat dilihat sebagai beschikking dari seorang pimpinan ke pada bawahannya, walaupun dalam pelaksanaanya surat perintah tersebut berubah form menjadi TAP MPRS No. XV/MPRS/1966 (Regelling). Dari segi yuridis pun TAP MPRS No. XV/MPRS/1966 tidak bisa dibenarkan karena berdasarkan penjelasan Prof. Dr. Suwoto Mulyosudarmo dalam disertasinya, isi ketetapan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta bertentangan dengan isi bentuk sebelumnya. Dengan ini dapatlah dikatakan bahwa Supersemar sebenarnya bersifat inkonstitusional.

SUMBER

[1] Didalam versi Supersemar yang sekarang tidak ditemukan kalimat yang mengharuskan Letjend TNI Suharto mempertanggungjawabkan tindaka-tindakannya kepada Presiden Sukarno. Tetapi jika berpedoman kepada pernyataan mantan Kepala ANRI M Asichin, semua versi supersemar yang dimiliki ANRI semuanya palsu dan didukung keterangan juru ketik supersemar Letkol (Purn) Ali Ebram yang waktu itu menjabat Staf asisten 1 intelijen Resimen Cakrabirawa, bahwa dia yakin menuliskan klausul di halaman dua alinea terakhir dalam surat tersebut “Setelah keadaan terkendali Supersemar di serahkan kembali kepada Presiden Soekarno”. Keterangan tentang kalimat tersebut di benarkan oleh Dr. Soebandrio yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri I.

Artikel Ilmiah Konstitusi dalam rangka menghadapi Tarumanagara Moot Court Competition Piala Mahkamah Konstitusi 2015

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C jo Pasal III Aturan Peralihan Perubahan UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan MK bertambah satu yaitu berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu Kepala daerah. Kewenangan tersebut secara efektif telah berlaku sejak 1 November 2008 lewat serah terima resmi MA kepada MK tanggal 29 oktober 2008[1]

Dalam ayat berbeda dari 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya yang disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1), pada ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan ptusan atas pendapat Dewan Perwakian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Adanya ketentuan ini memancing perdebatan dan perbedaan penafsiran atas setidaknnya 2 masalah yaitu, Pertama mengapa penyusun Perubahan UUD 1945 memisahkan kewenangan MK dalam memeriksa perkara ini ? Dan Kedua mengenai objek dari perkara ini, apakah MK memeriksa Pendapat DPR ataukah MK juga berwenang untuk mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden?.

Untuk menurunkan Presiden dan/atau wakil Presiden di Indonesia melalui mekanisme Impeachment, setidaknya harus melalui 3 tahap terlebih dahulu, Pertama, DPR dengan mekanisme didalamnya mengajukan pendapat kepada MK yang berisikan alasan-alasan bahawa Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar hukum, misdeamenor, dan/atau tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Presiden, Kedua MK mengadili dan memutus Pendapat DPR tersebut, jika MK mengabulkan Pendapat DPR, maka DPR dapat melakukan Sidang Paripurrna MPR berdasarkan Putusan MK tadi. Ketiga, Presiden dan/atau Wakil Presiden dipanggil kedalam Sidang Paripurna MPR. MPR akan memutuskan, apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat melanjutkan jabatannya atau tidak.

Dengan MPR yang memegang Putusan bersifat decissoir tentu menimbulkan banyak pertanyaan, bagaimana dengan Putusan MK yang bersifat yuridis final and binding akan tetapi seakan hanya bersifat melengkapi?. Bagaimana kedudukan Presiden yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam sidang MPR, tetapi tidak terbukti di sidang Peradilan Umum

Topik

Topik yang dibahas dalam tulisan ini adalah ”Mengedepankan Proses Yuridis dalam Proses Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Rangka Menegakkan Supremasi dan Kedaulatan Hukum”.

PEMBAHASAN

  1. Mekanisme Impeachment di Indonesia
  2. Alasan yang Mendasari Proses Impeachment

Menurut Black Law Dictionary Impeachment adalah “ A criminal proceeding against a public officer, before a quasipolitical court, instituted by a written accusation called ‘ articles of Impeachment”. Impeachment dimulai dengan adanya articles of Impeachment, yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dalam system peradilan pidana. Surat inilah yang dijadikan dasar oleh parlemen untuk membawa masalah ini ke Mahkamah konstitusi. Jadi kesimpulannya Impeachment hanyalah sebuah sarana untuk melakukan pemberhentian terhadap pejabat publik.

Setelah amandemen UUD 1945, pranata Impeachment dimulai dengan diajukannya pendapat dari DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakkan oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden, yang disebut juga “articles of Impeachment”. Pendapar DPR tersebut harus berdasarkan alasan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden memenuhi hal-hal berikut ini :

  1. Pengkhianatan Terhadap Negara

Substansi Pasal 7A UUD 1945 memang tidak membahas lebih detail masing-masing alasan tersebut. Namun penjabarannya dapt ditemukan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini mendeskripsikan pengkhianatan terhadap Negara sebagai kejahatan terhadap keamana Negara. Mengenai kejahatan terhadap keamanan Negara pengaturannya terdapat dalam KUHP buku II.

2. Korupsi dan Penyuapan

Alasan yang kedua adalah korupsi dan penyuapan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimaksud korupsi dan penyuapa adalah tindak pidana korupsi dan penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang[2]. Dimasukkannya korupsi dan penyuapan sebagai alasan Impeachment adalah menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan suatu kejahatan yang membahayakan Negara dan masyarakat secara luas terkait dengan perekonomian Negara.

3. Tindak Pidana Berat Lainnya

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Definisi tindak pidana berat sebenarnya tidak jelas mengacu pada landasan hukum tertentu, sebab istilah ini lebih dikenal dalam doktrin hukum pidana[3]

4. Perbuatan Tercela

Perbuatan tercela menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkam Konstitusi adalah perbuatan yang dapat merendahkan jabatan Prsiden dan/atau Wakil Presiden. Definisi ini sebenarnya masih multi-tafsir, karena pada dasarnya seluruh perbuatan melanggar hukum termasuk kejahatan terhadap keamanan Negara, korupsi, penyuapan, maupun tindak pidana berat lainnya merupakan perbuatan yang tercela.

Namun jika kita kaitkan dengan penjelasan Pasal 5 huruf I Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa perbuatan tercela mencakup perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina[4].

5. Tidak Lagi Memenuhi Syarat

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, syarat yang dimaksud adalah syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUD 1945 yaitu :

–           Seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

–           Tidak pernah mengkhiantai Negara; dan

–           Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presidan dan Wakil Presiden.

  1. Tahapan Proses Impeachment

Dalam Proses Impeachment di Indonesia, ada 3 (tiga) tahap yang harus dilalui yaitu :

  • Tahapan pertama adalah pada DPR. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Apabila dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan Impeachment sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A UUD 1945.
  • Tahapan kedua proses Impeachment berada di tangan MK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut. Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak pemohon karena DPR yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan Pasal 7A UUD 1945.
  • Tahapan ketiga proses Impeachment berada di MPR, setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR tersebut dan membenarkan pendapat DPR. Keputusan DPR untuk melanjutkan proses Impeachment dari MK ke MPR juga harus melalui kepeutusan yang diambil dalam sidang paripurna DPR[5]. Proses pengambilan Keputusan MPR atas usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan mengambil suara terbanyak dalam rapat paripurna. Komposisi dan tata cara pengambilan suara terbanyak itu juga diatur secara rinci oleh UUD 1945 yaitu rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya seperempat dari seluruh anggota MPR, dan persetujuan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden harus disepakati oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari anggota MPR yang hadi dalam rapat paripurna[6]
  1. Kelebihan Mekanisme Impeachment Saat Ini

Pertama, Bahwa sistem impeachment yang sekarang dianut oleh UUD 1945 dimaksudkan sebagai sebuah implementasi dalam rangka mewujudkan checks and balances pada setiap lembaga-lembaga kenegaraan, dimana tidak ada pihak yang paling tinggi kedudukannya dikarenakan dalam prosesnya yang melibatkan unsur politik dan hukum menjadikan keterlibatan setiap lembaga negara sebagai penentu dari impeachment itu sendiri.

Kedua, Sistem yang dianut oleh UUD 1945 sudah jelas, yaitu seolah-olah politik lebih menentukan daripada hukum. Putusan MK sebagai pengadilan konstitusi tetap dapat dikalahkan oleh putusan rapat paripurna MPR sebagai lembaga politik karena sifat putusannya yang relatif dan seakan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, kelebihannya adalah bahwa model ini lebih menjamin stablitas sistem politik demokratis. Yang menjamin posisi presiden sebagai kepala negara atas tuduhan-tuduhan hukum yang didasari alasan politis.

Ketiga, Bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mekanisme impeachment   perlindungan konstitutional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menghadapi ancaman dari parlemen yang terindikasi diisi oleh mayoritas anggota yang memiliki pandangan kontradiktif dengan Presiden. Dengan demikian, kedudukan Presiden dan DPR benar-benar seimbang. Presiden tidak dapat dijatuhkan secara politik oleh DPR, sebaliknya Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7C UUD 1945, juga tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

  1. Kelemahan Mekanisme Impeachment Saat Ini

Sebagai sebuah Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, mekanisme Impeachment yang dibangun di Indonesia masih memiliki kekurangan, ada beberapa hal yang harus digaris bawahi mengenenai Impeachment.

Pertama, Tata cara dan Prosedur sidang yang tidak bersifat “Trial”. Pada tahap ketiga dari Impeachment, MPR menggelar sidang paripurna dan memanggil Presiden dan/atau Wakil Presiden. Seperti yang kita ketahui MPR merupakan lembaga politis yang mana tiap-tiap pihak yang ada di MPR memiliki opini dan kepentingan masing-masing. Mekanisme yang digunakan untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden pun dirasa terlalu “demokratis”. Meskipun MPR memiliki dasar pertimbangan yang kuat untuk memakzulkan atau tidak memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden, tetap saja mekanisme yang ditempuh adalah dengan menggunakan suara terbanyak.

Kedua, komposisi anggota MPR dalam sidang paripurna. Jumlah anggota MPR secara keseluruhan adalah sebanyak 692 orang yang terdiri dari 132 anggota DPD dan 560 anggota DPR. Dengan tidak diaturnya komposisi jumlah anggota yang wajib hadir antara dua lembaga ini maka DPD secara kelembagaan dalam urusan pemakzulan, menjadi sangat inferior dan tidak memiliki peran signifikan, mengapa? Karena dengan jumlah DPR yang lebih banyak untuk mencapai kuorum sangat mudah untuk dicapai dengan tanpa hadirnya anggota DPD.

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bukan sebagai penyelesai masalah, tetapi hanya sebagai sarana meneruskan prosedur saja. Merupakan sebuah paradoks jika sebuah putusan yang dikeluarkan lembaga yudikatif hanya sebuah jembatan dan bukan sebagai pemutus dari sebuah masalah. Karena meskipun MK dalam putusannya menyetujui pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, hal itu masih bisa dianulir oleh Putusan MPR di sidang paripurna nanti. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat relative yang berarti tergantung kekuatan politik yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Konsekuensi logisnya kemungkinan akan adanya putusan yang berbeda antara putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.[7]

Keempat, apakah Putusan MPR juga menghukum individu dari pemegang jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden? Seperti yang diketahui bersama, objek Impeachment adalah jabatan bukan individunya. Selain itu mekanisme yang berjalan adalah hukum tata Negara, maka sanksi nya pun merupakan sanksi dari hukum tata Negara, bukan sanksi pidana. Jadi, apabila seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum di Sidang paripurna MPR dan dimakzulkan, apakah bisa diadili lagi di Peradilan umum? Dan apabila diadili di Peradilan Umum dan tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum? Putusan mana yang diikuti?

Kesimpulan dan Saran

Apabila berpedoman kita masih mau melaksanakan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka ada beberapa saran yang patut dipertimbangkan diantaranya.

  • Membuat sistem peradilan yang dapat mengadili jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Individu pemegang jabatan.

Dalam teorinya, objek Impeachment hanya berupa jabatan itu sendiri. Sanksi yang diterima pun bukan sanksi pidana atau perdata, tapi berupa pemakzulan dari jabatan itu sendiri. Masalah akan muncul jika dalam kasus Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan terbukti di Sidang Impeachment, tetapi tidak terbukti di peradilan umum. Tentunya menimbulkan permasalahan yuridis yang kompleks. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem peradilan yang memungkinkan mengadili jabatan dan individu pemegang jabatan, untuk menghindari permasalahn yuridis yang meungkin timbul serta sebagai bagian dari menjamin kepastian hukum.

  • Berikan kembali Mahkamah Konstitusi ‘kekuatan”sebagai lembaga Yudikatif

Dalam mekanisme Impeachment yang sekarang jelas sekali kekuatan politis lebih memegang peran yang sangat besar dibandingkan dengan mekanisme yuridis., ini terlihat dari 3 (tiga) lembaga yang ikut serta dalam proses Impeachment, 2 (dua) diantaranya yaitu DPR sebagai Pemohon dan MPR sebagai pemutus. Tak bisa dipungkiri hasil sidang paripurna MPR nya pun dapat digunakan sebagai ajang Political vengeance. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila mekanisme Voting pada sidang paripurna MPR dihilangkan dan berikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai constitutional court untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini secara yuridis, demikian pula sifat putusan Mahkamah Konstitusi, haruslah menjadi putusan yang bersifat penyelesaian masalah dan bukan putusan “jembatan” lagi. Selain itu sebagai satu-satunya lembaga yang mengadli proses Impeachment, MK haruslah memiliki putusan yang bersifat final and binding serta bersifat executable.

  • Sidang Paripurna sebagai sarana eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi

Jika tidak mau menghilangkan Tahap yang ada di MPR, maka sidang paripurna MPR dapat dijadikan sarana eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi, apabila MK memutus Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah melakukan pelanggaran hukum, yang tentunya tanpa mekanisme Voting. Artinya MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Ikhsan Rosyada P.D. 2006. Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaanya dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta:PT Rinneka Cipta.

Martitah. 2013. Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?. Jakarta:Konstitusi Press.

Siahaan, Maruarar. 2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Tim Peneliti Mahkamah Konstitusi. 2005. Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

[1] Martitah. Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?. Konstitusi Press. Jakarta. 2013. Hlm. 100

[2] Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[3] Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. 2005. Hlm 69

[4] Lihat Pasal 5 huruf I Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

[5] Pasal 7B ayat (5) UUD 1945

[6] Tim Peneliti Mahkamah Konstitusi. Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretars Jenderal dan KEpaniteraan MKRI. 2005. Hlm. 60-62

[7] Ikhsan Rosyada P.D. Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaanya dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta:PT Rinneka Cipta. Hlm. 40

Sekali lagi bidang Perdata menjadi Pembuktian

ghghghghghghhgg1912542_729209500467460_2764873261486186529_n

Dimasa sekarang ini, Fakultas Hukum di Indonesia mulai gencar dalam hal membuat acara Nasional dalam bidang Peradilan semu. Hampir semua Universitas seluruh Indonesia memiliki acara nasional di bidang peradilan semu yaitu National Moot Court Competition (NMCC) dan memiliki ciri khas masing-masing dari segi kasus posisi dan sistem kompetisi. seperti halnya NMCC Perdata di Indonesia, hanya terdapat dua Universitas yang mengadakannya, yakni Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Gadjah Mada yang mana keduanya pun memiliki ciri khas masing-masing dari segi kasus posisi.

Pada tahun 2013 lalu, setelah sukses mendapat juara 3 (tiga) pada NMCC A.G. Pringgodigdo IV pada Universitas Airlangga Surabaya. Unit Peradilan Semu FH Unnes, juga mengikuti beberapa kompetisi Peradilan semu pada tahun 2014. salah satu yang kami ikuti adalah NMCC Piala Bulaksumur 2 yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada.

Dalam mengikuti kompetisi ini, dimasa awal latihan kami dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang cukup besar, yakni permasalahan keanggotaan, karena banyak sekali pengurus dari Unit Peradilan Semu FH Unnes yang memasuki masa-masa Praktik kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). namun demikian kami yakin bahwa setiap permasalahan pastilah ada penyelesaian nya, dengan itu kami melakukan Open Recruitment  kepada anggota baru, dari situ barulah kita bisa berjalann latihan dengan Full team.

Dalam perjalanan latihan, Tim ini bisa dibilang sangat kocak dan penuh denga canda tawa didalamnya, namun demikian selalu ditanamkan dalam hati kami oleh senior-senior kami bahwa meskipun banyak bercanda pekerjaan haruslah selesai tepat waktu dan haruslah hasilnya baik.

Tim ini terbertuk pada bulan agustus dan bertanding pada tanggal 21 November 2014, waw…. begitu singkat mungkin proses yang kami jalani, namun kepercayaan diri kami tetap tinggi asalkan kami bisa untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, dan tentunya semua itu kita barengi dengan doa, yang mana setiap malam jumat, kami selalu mengadakan pengajian dan doa bersama di mushola.

Hari demi hari kita lewati bersama, waktu demi waktu tak terasa kita sudah akan bertanding dan berangkat menuju medan perang membawa nama Universitas Negeri Semarang. Dalam kompetisi tersebut, kami mendapat kode delegasi C2, dan tampil pada pukul 10:00 WIB. disitu kami telah mengeluarkan semua kemampuan kita yang kita peroleh dari hasil latihan yang singkat tadi. dalam penampilan kami, kami telah melakukan yang terbaik dan hanya bisa pasrah kepada tuhan sembari menunggu hasil.

pada saat itu pula, tidak berapa lama ketua delegasi datang setelah mengikuti Technical Meeting, dan setelah kita tau hasilnya, didalam kamar hotel tersebut suasana sangat kacau, menangis bahagia, berteriak, melompat, dan tertawa, sangat indah waktu-waktu tersebut. namun hal tersebut sebenarnya bukan puncak dari segalanya, karena pada keesokan harinya kami harus melakukan sidang final dan mmendapat kode delegasi F3. yang mana tampil ketiga yaitu pukul 13:00. WIB.

semua rangkaian acara sudah terlewati, sidang final telah usai, dan acara telah memasuki Closing Ceremony, begitu tegang rasanya menunggu hasil, dan setelah mendengar hasilnya, kami merasa bangga dan tetap bersyukur atas torehan pencapaian yang kami raih, disana kami Merebut Juara 2, Kuasa Hukum Penggugat Terbaik, Kuasa Hukum Tergugat Terbaik, dan Saksi/Ahli terbaik. bangga bercampur pilu perasaan kami, rasa syukur kami tak henti2nya kita ucap, mengingat usia Unit Peradilan Semu yang masih 4 tahun dan Fakultas Hukum Universitas Negeri semarang yang masih 7 tahun. dan kami siap menunjukkan kepada dunia bahwa dengan usia yang masih cukup dini ini, kami bisa berlari untuk mengejar universitas-universitas yang dipandang tua.

Ad Astra Per Aspera !

Open Recruitment Staff Unit Peradilan Semu Periode 2015

Bagi agan agan mahasiswa baru atau yang sudah beranjak semester empat, Unit Peradilan Semu sedang membuka pendaftaran bagi kalian yg mau bergabung dengan kami. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 11 Desember 2014. Akan banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikuti jika telah menjadi staff Unit Peradilan Semu, seperti menjadi Panitia Piala Konservasi 2, keikutsertaan dalam Kompetisi Peradilan Semu tingkat fakultas dan nasional, dan kegiatan kegiatan lain yang rutin dilakukan oleh Unit Peradilan Semu. Jadi jangan sampe ketinggalan daftar. Info lebih lanjut bisa datang langsung ke Stand Pendaftaran Unit Peradilan Semu di Gedung Bundar. Ad Astra Per Aspera !!

Pringgodigdo Pada Akhirnya Mampir di Kota Semarang

Screenshot_1Mungkin pos ini agak telat di tulis dan di share sekarang. Tetapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali, untuk mengingatkan kepada seluruh adik-adik atau penerus untuk menjadi pejuang Unit Peradilan Semu ke depan. Karena pada kompetisi ini untuk pertama kalinya Unit Peradilan Semu dapat memboyong juara dan membawa piala jauh-jauh dari Surabaya.

Pada kepengurusan tahun 2013, setelah mengadakan Piala Konservasi, kami para pengurus berkeinginan juga dapat merasakan apa yang diraih oleh Universitas Sebelas Maret yang bisa sapu bersih semua peran terbaik dan meraih juara 1 pada Piala Konservasi. Oleh karena itu kami benar-benar matang memikirkan kompetisi apa yang akan kita ikuti dengan mempertimbangkan waktu latihan yang panjang, riset yang cukup serta peluang meraih juara. Sampai pada akhirnya pilihan kita semua jatuh ke Kompetisi Peradilan Semu Niaga Piala A.G. Pringgodigo IV Universitas Airlangga. Yah ini adalah satu-satunya Kompetisi Peradilan Semu yang bertemakan niaga dengan kasus kepailitan, dan untuk pertama kalinya kami juga mengikuti Kompetisi Peradilan Semu perdata, bisa dikatakan nekat memang kami malah memilih Pringgodigdo, tetapi semua harapan teman teman, alumni beserta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Unnes ada di pundak kami untuk dapat memboyong juara pada kompetisi ini.

Proses latihan Delegasi #UNNES4MCCUNAIR cukup panjang, kami memulai latihan dari bulan Juli sampai November, dari mulai masih Ujian Akhir Semester,libur semester, libur puasa, libur lebaran, sudah masuk kuliah lagi, sampai menjelang Ujian Akhir Semester berikutnya lagi telah dilewati bersama.

Dalam perjalanan latihannya bisa dibilang tim ini adalah tim yang tidak banyak masalah selama latihan, dari tidak adanya pergantian pemain karena tidak ada satu pun yang keluar dari tim ini, sampai denda keterlambatan pun tim ini paling rajin membayar denda sampai akhir latihan. Tetapi tentu saja masalah terkadang menghampiri ke tim ini, namun semua itu dapat kita selesaikan bersama.

Saat kompetisi berlangsung, kami tampil pertama pada group A1, kami menampilkan yang terbaik pada saat babak penyisihan yang dimana semua kerja keras kami selama latihan dikeluarkan selama kompetisi. Sampai pada akhirnya keluar juga hasil yang menyatakan bahwa kami lolos ke babak final bersama Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Tentu kita sangat senang, sampai seluruh anggota tim, serta dosen pendamping ikut menangis bahagia karena perjuangan kami selama ini membuahkan hasil. Setelah mendengarkan hasil tersebut kami segera bergegas latihan kembali agar mendapatkan hasil yang baik pada saat Closing Ceremony.

Hasil akhir dari perjuangan kami memang tidak semulus yang kami harapkan, kami mendapatkan Juara 3 pada kompetisi ini, tetapi kami tetap bersyukur, rendah diri dan semangat untuk dapat bisa meraih juara pada kompetisi-kompetisi lainnya. Setidaknya saat ini Pringgodigdo ada di lemari kaca tempat latihan kami di kampus, yang akan terus kami ingat bahwa ini adalah pertama kalinya tim Unit Peradilan Semu menorehkan sejarah sebagai juara.